Bandung, CHIP.co.id - Setelah beberapa hari lalu,
BSA hadir di Kota Surabaya dan
Kota Medan, kali ini hadir di Kota Bandung dengan membawa tema kampanye yang serupa, yaitu ”Berantas Software Bajakan … untuk Indonesia Yang Lebih Baik” (22/12).
Berbicara mewakili BSA Indonesia, Donny A. Sheyoputra, S.H., LL.M. mengatakan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Timnas PPHKI dan Polri yang memusatkan perhatiannya secara berkesinambungan dalam memandang masalah pembajakan software di negeri ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang telah mendapat sertifikat atas keikutsertaannya dalam program Piagam HKI. Program Piagam HKI didukung oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Polri dengan menyediakan sertifikat bagi perusahaan yang menggunakan software asli dan berlisensi untuk kepentingan komersial.”

Selain itu, Donny juga menambahkan, “Perusahaan yang mendaftar akan melalui proses audit lisensi software. Ketika perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tersertifikasi, BSA akan menerbitkan Piagam HKI yang dapat diletakkan oleh perusahaan tersebut di kantor mereka. Perusahaan dengan sertifikat tersebut akan memperoleh ketenangan karena mereka tidak hanya menggunakan software asli berlisensi dari anggota BSA namun juga memiliki bukti kepemilikan lisensi yang benar dan mendapat pengakuan dari Polri.”

Dwi Handoko, Pimpinan Bagian Sistem dan Jaringan Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk menerima penghargaan secara simbolis dari Business Software Alliance yang diserahkan oleh Donny A. Sheyoputra selaku Juru Bicara dan Kepala Perwakilan BSA Indonesia
“Bank kami bangga menjadi salah satu penerima Piagam HKI. Kami percaya bahwa menggunakan software asli sangat penting bagi pelaku bisnis dalam menjalankan operasional bisnis mereka. Bank dan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan infrastruktur teknologi informasi mereka aman dan data nasabah mereka terlindungi. Penggunaan software bajakan beresiko tidak hanya penghambatan kinerja, tetapi juga menghancurkan reputasi dan kredibilitas mereka dalam hal terjadi penegakan hukum terhadap bank tersebut. Dengan sistem teknologi informasi yang sepenuhnya asli, kami dapat berkonsentrasi untuk produktif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan nasabah”, kata Dwi Handoko, Pimpinan Bagian Sistem dan Jaringan Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Dalam pernyataan penutupnya, Donny menambahkan, “Kami senantiasa mendorong perusahaan untuk menggunakan software berlisensi untuk kegiatan komersial. Setelah Bandung, Timnas PPHKI dan BSA akan menuju ke Makassar, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari kampanye nasional, penegakan hukum oleh Polri telah dilaksanakan. Tahun ini Kepolisian Daerah Jawa Barat telah melakukan penegakan hukum terhadap sepuluh perusahaan,
0 komentar:
Posting Komentar